Peraturan DPR tentang tata cara pengusulan pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi akhirnya diketok dalam rapat paripurna meski ditolak oleh PDIP, Hanura, dan Nasdem. Dengan demikian maka setiap tahun APBN akan mengucurkan anggaran Rp 11, 2 triliun. Dana ini nantinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan anggota DPR. Bagaimana mekanisme penggunaan dana? Apakah DPR tidak mengambil alih wewenang eksekutif? Apakah ini akan melahirkan kolusi antara kepala daerah dan wakil rakyat? Ikuti dialognya bersama Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre Budget For Analysis dan Yani Miryam, Bendahara Umum Fraksi Hanura.

Official Website: http://beritasatu.tv

Facebook.com/BeritaSatuTV
Youtube.com/BeritaSatu
@BeritaSatuTV